 |
| cnnIndonesia.com |
Jakarta, -- Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris mengatakan, Setya Novanto akan membuat citra pemerintahan Joko Widodo menjadi buruk di mata publik. Apalagi, bila Setya tetap dipertahankan sebagai Ketua DPR.
Menurut Syamsuddin, menurunnya citra pemerintah Jokowi itu disebabkan karena Partai Golkar merupakan partai pendukung pemerintah.
"Kalau ketua umumnya punya kasus hukum, tentu menjadi beban bagi Jokowi-JK kalau Setya Novanto itu tidak secepatnya mundur," kata Syamsuddin usai menghadiri acara diskusi di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Rabu (19/7).
Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi e-KTP Senin (17/7). Meski berstatus tersangka, Partai Golkar belum berencana menggeser Setya Novanto dari posisi ketua umum. Setya juga tetap menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
"Elektabilitas Pemerintahan Jokowi-JK tergerus akibat didukung oleh tokoh yang bermasalah," lanjutnya.
Selain tidak menggeser posisi Setya dari jabatan ketua umum, Partai Golkar juga kembali menegaskan bakal tetap mendukung Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang.
Komitmen itu tetap dipegang meski ketua umumnya terancam tidak bisa melanjutkan jabatannya hingga tahun 2019.
Keputusan Partai Golkar tersebut, kata Syamsuddin, juga dapat menurunkan elektabilitas Joko Widodo jika memang ingin kembali maju menjadi calon presiden pada 2019 mendatang.
Menurut Syamsuddin, alangkah baiknya jika Partai Golkar sadar bahwa keputusannya itu dapat merugikan Jokowi sebagai bakal calon presiden yang diusungnya.
Langkah terbaik yang mestinya ditempuh Partai Golkar, lanjut Syamsuddin, adalah mengganti ketua umum yang kini dijabat Novanto.
"Justru untuk kebaikan Jokowi, juga kebaikan Golkar itu sendiri. Jangan seolah-olah Golkar identik dengan Setya Novanto," kata Syamsuddin.
Tak Pengaruhi Peta Politik
Sementara Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menilai, penetapan Setya Novanto sebagai tersangka, tidak akan memengaruhi peta politik di parlemen.
"Itu persoalan pribadinya dengan masalah hukum tidak ada kaitannya dengan parlemen," kata Oesman di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menurut Oesman, peta politik tidak akan berubah, termasuk dalam menghadapi pengambilan keputusan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) dalam rapat paripurna, besok.
Oesman berharap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna besok, dapat diambil secara musyawarah mufakat.
"Kami tentunya mengharapkan tidak ada voting sesuai perintah UU," katanya.
Sumber: cnnIndonesia.com
0 Response to "Peneliti LIPI: Setyo Novanto Tersangka, Citra Pemerintah Memburuk!!"
Posting Komentar