Pengamat: DP 0 Rupiah Jakarta Bangkrut, Ini Jawaban Cerdas Anies-Sandi

Viva.ac.id

Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memaparkan program uang muka atau down payment (DP) 0 persen atau 0 rupiah.

Dalam debat di salah televisi swasta, Senin (27/3/2017) malam, Anies menegaskan program tersebut tidak membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar seluruh pembelian rumah oleh masyarakat, melainkan hanya DP-nya saja.

"Kalau harga rumah Rp 350 juta maka masyarakat DKI Jakarta harus bayar DP Rp 52 juta dan itu yang mau kami hilangkan, kami ringankan," kata Anies.

Jika setiap unit rumah, Pemperov DKI harus menutup biaya sebesar 52 juta seperti yang dikatakan Anies, maka alokasi APBD yang harus digelontorkan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 67,6 triliun.

Sebagai informasi, APBD Pemprov DKI Jakarta pada 2017 yang telah disahkan mencapai Rp 70,191 triliun. Ini artinya nyaris 96,5 persen APBD DKI Jakarta terserap untuk DP Rumah.

Jika dibuat lebih kecil lagi, maka angka backlog tersebut bisa dibagi lima tahun kepemimpinan gubernur di DKI Jakarta.

Untuk bisa mengurangi backlog tersebut, setiap tahunnya Pemprov DKI Jakarta mesti menyubsidi 260.000 unit rumah dengan alokasi dana mencapai Rp 13,52 triliun atau sekitar 19,26 persen dari APBD 2017 DKI Jakarta.

Namun, di dalam situs resmi Anies-Sandi yakni jakartamajubersama.com, pihaknya mengasumsikan untuk mengurangi backlog 300.000 unit rumah saja sehingga targetnya per tahun sebanyak 50.000 keluarga atau individu DKI Jakarta.

Dengan begitu, Pemprov DKI akan mengeluarkan biaya atau menalangi DP sebanyak: 50.000 unit x Rp 53 juta (besaran DP untuk properti seharga Rp 350 juta) = Rp 2,7 trilliun atau 4 persen dari APBD DKI saat ini.

Lebih lanjut dalam situs tersebut dijelaskan, jika penyaluran subsidi program DP 0 rupiah tersebut dilakukan setiap tahun maka dalam lima tahun backlog perumahan di Jakarta berkurang dari sekitar 300.000 unit menjadi 50.000 unit saja atau berkurang 83 persen.

Alokasi tersebut masih di luar biaya-biaya lain di dalam APBD untuk pembayaran premi asuransi kredit yang diberikan dan set up cost dalam membentuk institusi Badan Layanan Umum (BLU) Daerah pengelola hunian terjangkau.

Sumber: Kompas.com

Tweet