Terkait Yerusalem, Trump Ancam Negara Pendukung Resolusi PBB

Kompas.com

WASHINGTON DC, - Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengancam pemutusan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mendukung resolusi PBB untuk menentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Seperti diketahui, awal bulan ini, Trump menyatakan Yerusalem adalah ibu kota Israel, kendati sejak awal hal itu sudah dikecam dunia internasional dan belakangan memicu aksi unjuk rasa di sejumlah tempat.

"Mereka mengambil jutaan dolar dan bahkan miliaran dolar. Mereka memberi suara yang menentang kita," katanya kepada para wartawan di Gedung Putih.

"Biarkan mereka bersuara menentang kita. Kita akan menghemat banyak. Kita tidak peduli," ucapnya.

Komentarnya itu disampaikan menjelang pemungutan suara di Majelis Umum PBB, Kamis (21/12/2017), untuk menghasilkan resolusi yang menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sebelumnya, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, memperingatkan negara anggota PBB tentang Presiden Trump yang memintanya untuk melaporkan negara yang menentang keputusan AS pada pemungutan suara.

"Presiden akan mengamati pemungutan suara dengan hati-hati dan sudah meminta saya melaporkan tentang negara-negara yang menentang kami," katanya.

"Pengumuman presiden sama sekali tidak akan mempengaruhi perundingan status akhir, termasuk perbatasan khusus atas kedaulatan Israel di Yerusalem," tambahnya.

"Presiden juga membuat jelas dukungan atas status quo (keadaan saat ini) dari lokasi-lokasi suci Yerusalem," ucap Haley.

Haley menegaskan kembali peringatannya lewat pesan Twitter, "AS akan mencatat nama-nama (negara).

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad Al Maliki, dan Menlu Turki, Mevlut Cavusoglu, menuduh AS melakukan intimidasi.

"Kita melihat AS yang ditinggal sendirian, kini beralih mengancam. Tidak ada negara terhormat dan bermartabat yang akan tunduk pada tekanan ini," tegas Cavusoglu.

Status Yerusalam merupakan isu utama dalam konflik Israel-Palestina yang panjang.

Israel menduduki kawasan timur kota itu, yang sebelumnya dikuasai Yordania, saat Perang Timur Tengah pada 1967. Pemerintah Israel menganggap seluruh wilayah Yerusalem sebagai ibu kota yang tidak bisa dipisah-pisahkan.

Sementara, Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota dari negara masa depan. Berdasarkan Kesepakatan Oslo pada 1993, status Yerusalem pada akhirnya akan ditetapkan dalam tahap berikut perundingan damai Israel-Palestina.

Sebanyak 193 anggota Majelis Umum PBB akan menggelar sidang khusus yang tidak biasa, pada Kamis ini, atas permintaan negara-negara Arab dan Islam yang mengecam keputusan Presiden Trump yang mengubah kebijakan AS selama beberapa dekade.

Palestina mendesak pertemuan khusus digelar setelah AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menegaskan setiap keputusan mengenai status Yerusalem 'tidak berlaku dan ditiadakan'.

PBB juga mendesak semua negara agar menahan diri dari pembentukan misi diplomatik di Yerusalem.

Sumber: Kompas.com

Tweet