Tiga Menteri Kabinet Ini Gerus Elektabilitas Pemerintahan Jokowi

Repelita.com

Tiga menteri kabinet ini diyakini bakal menggerus kredibilitas Presiden Joko Widodo lantaran tersandera sejumlah kasus dugaan korupsi. Mereka yakni, Menkumham Yasona Laoly, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Hal itu sebagaimana diutarakan Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, saat dikontak, Senin (4/12).

“Kalau pembantu presiden Jokowi banyak tersandera kasus korupsi maka terkesan pemerintahan Jokowi tidak bersih. Ada konsekuensi logis ketika para pembantu tersandera banyak kasus korupsi,” jelasnya.

Pernyataan ini seklaigus menanggapi pernyataan peneliti senior Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho yang menduga bakal ada menteri Jokowi yang menjadi tersangka kasus korupsi.

“Dugaan saya bakal ada menteri di era ini yg jadi TSK nya (Tersangka) KPK!,” tulis Emerson dalam akun twitternya di @emerson_yuntho, Rabu (29/11).

Kata Pangi, masyarakat bisa dis-trust terhadap pemerintahan Jokowi. Akibatnya, pemerintahan Jokowi dapat cap stempel dari masyarakat sebagai pemerintahan yang tak bersih. Dimana, Jokowi dianggap gagal menyeleksi para pembantunya yang berintegritas dan bersih.

“Itu artinya tersanderanya menteri Jokowi punya korelasi linear terhadap citra pemerintahan Jokowi dan berpotensi mengembosi elaktabilitas Jokowi. Presiden secara tak lamgsung juga akan menanggung beban salah satunya elektabilitas Jokowi bisa terganggu,” tegasnya.

Untuk diketahui, Menkum HAM Yasonna Laoly diduga kecipratan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP saat menjadi anggota DPR.

Yasonna pernah di periksa oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto. Dimana, Yasonna dituding menerima bancakan 84 ribu dolar AS (Rp 1,1 miliar) sewaktu di DPR dalam proyek senilai Rp 5,9 miliar itu. Namun, Yasonna telah membantah atas dugaan kasus tersebut.

Sementara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Kementerian Desa tahun 2016.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus yang melibatkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono.

Kasus ini bermula saat Tonny ditangkap di Mess Perwira Dirjen Perhubungan Laut di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (23/8). Dalam operasi tangkap tangan, KPK menemukan uang lebih dari Rp 20 miliar.

Sebelumnya, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo mengimbau, agar para menteri dan pembantu Presiden Jokowi untuk tidak membuat program atau kebijakan yang dapat menggerus elektabilitas Jokowi.

“Kami mengharapkan supaya sisa waktu ini dimanfaatkan bukan dengan program-program yang bisa menggerus elektabilitas. Tetapi, dengan program-program yang bisa meningkatkan elektabilitas,” kata Eko dalam suatu kesempatan.

Sumber: Repelita.com

Tweet